Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Koperasi
Meroketnya harga minyak dunia, akhirnya membuat Pemerintah
menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Mei lalu. Dalam Rapat
Koordinasi Bidang Ekonomi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi agar
tak mengancam APBN 2008-2009.
Dengan menaikkan harga bahan bakar minyak yang mencapai maksimal
30 persen, pemerintah akan mendapatkan penurunan subsidi BBM sebesar Rp 35 triliun.
Seluruh dana tersebut akan dialihkan untuk membantu 19,1 juta rumah tangga
miskin di Indonesia. Pemerintah merasa yakin, kenaikan BBM tadi masih bisa
ditanggung masyarakat. Kenaikan ini pun disusul dengan program pemberian
kompensasi kepada rakyat miskin.
Kenyataan di lapangan, kenaikan harga BBM telah berimbas pada
kenaikan harga bahan-bahan pokok. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan biaya
produksi sehingga menyebabnyan harga-harga barang naik. Sementara itu, program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didistribusikan pada Juli 2008 ini belum
menjadi solusi jitu. Apalagi telah terjadi berbagai permasalahan seperti
simpang siurnya daftar penerima BLT dan kadang kala tidak tepat sasaran.
Jika melihat Kota Depok dengan jumlah warga miskin sebanyak 120
ribuan orang atau sekitar 32 ribu Kepala Keluarga dari jumlah penduduk 1,4 juta
jiwa, maka gejolak kenaikan BBM akan sangat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat. Baik dari level pengendara mobil mewah sampai pegawai yang hidup di
rumah kontrakan. Keadaan seperti ini harus dicermati dan segera dicarikan
solusinya.
Beberapa solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh kenaikan
BBM ini diantaranya adalah membuka lapangan kerja baru sebagai sarana pendokrak
nilai ekonomis warga. Serta memberikan pinjaman dana yang dapat menyegarkan
ekonomi masyarakat yang cenderung menciut tersapu dampak BBM.
LKPD sebagai lembaga yang konsen dalam menilik kebijakan dan
dampak kebijakan pemerintah memandang perlu adanya solusi dalam penanganan
dampak kenaikan BBM ini. Setelah melakukan kajian, maka pilihan alternatif
solusi itu adalah melalui koperasi. Soko guru perekonomian Indonesia ini sudah
terbukti mampu menjawab permasalahan ekonomi di negeri ini. Langkah taktis yang
diambil LKPD berupa merintis pembentukan koperasi-koperasi di wilayah Depok
guna menghidupkan kembali perekonomian masyarakat.
Pemilihan koperasi sebagai sarana perbaikan ekonomi rakyat karena
koperasi merupakan badan hukum yang solid dan teruji ketika krisis berlangsung,
sehingga dengan alasan itu maka program yang dibuat dapat dilakukan lebih
efektif. Dalam pembentukkan koperasi ini, LKPD melakukan bentuk kerjasama
dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai mitra kerjanya. Untuk tahap
awal LKPD telah membentuk koperasi di berbagai kelurahan di Depok. Harapan
LKPD, nantinya koperasi ini mempunyai nasabah-nasabah atau jaringan berupa
toko-toko dan warung.
Saat bersamaan pada 2008 ini, Departemen Koperasi menggulirkan
program nasional untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan
ekonomi. Program yang diberi nama Perkasa (Perempuan Keluarga Sehat dan
Sejahtera) ini merupakan satu solusi pendanaan yang diusahakan oleh LKPD,
dan telah memfasilitasi sebanyak 20 koperasi. Saat ini LKPD dan koperasi yang
didampinginya masih dalam proses pembuatan proposal untuk diajukan ke
Departemen Koperasi.
Proses ini sudah berjalan sejak dua bulan yang lalu dan untuk
mendapatkan 25 warung serta menyiapkan infrastruktur sekaligus legalitas
koperasi ternyata tidak sederhana. LKPD berharap dalam waktu tiga bulan,
yakni Juli-September hal itu dapat terealisir.
Kedepan jika program ini dapat berjalan dengan efektif maka setiap
koperasi akan mendapat bantuan 100 juta dari Departemen Koperasi. Dan dana itu
nanti akan disalurkan kepada 25 warung per koperasi untuk jadi modal usaha
dengan nilai sebesar 4 juta rupiah.
Ketentuan yang berlaku, koperasi yang bisa mengikuti program ini,
haruslah koperasi syariah. Dan saat ini baru 10 persen koperasi di Depok yang
berbasis syariah. Oleh karena itu, sebagian besar dari koperasi yang LKPD
bentuk ini adalah bentukan baru. Dari 10 koperasi syariah yang ada di Depok ini
yang telah dilakukan penilaian, hasilnya sekitar tiga atau empat koperasi yang
dilibatkan. LKPD melakukan seleksi dari pengurus koperasi yang ada sebelum melakukan
pengecekan kelengkapan administrasinya, sekaligus melakukan peninjauan lokasi
kantor untuk meyakinkan bahwa koperasi itu memang layak.
LKPD juga melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang
mengikuti program Perkasa dan memastikan bahwa mereka punya kemampuan dalam
menjalankan program ini. LKPD mengadakan pelatihan kelompok koperasi dan
dilaksanakn di PNM. Satu kali pelatihan itu terdiri dari tiga kali pertemuan.
Koperasi mendapatkan pelatihan dan dukungan sistem (hardware
dan software) dari PNM, pendampingan dari LKPD dan pelayanan dari Madani Mart
dalam pengadaan barang yang dipesan warung. Selain itu mendapatkan informasi
arus barang dan uang dari anggota dan memperoleh profit sharring dari
warung maksimal 2 persen.
Langkah pertama yang ditempuh dalam pelatihan adalah memberikan
training tentang konsep koperasi, meliputi bagaimana menjalankan dan menejemen
koperasi. Bagaimana mengelola keuangan sekaligus praktek kerja lapangan ke
koperasi yang sedang berjalan dengan baik. Langkah kedua, LKPD menyusun sistem
informasi untuk menjamin bahwa mekanisme menejemen koperasi ini bisa berjalan
efektif dengan dukungan teknologi informasi. Karena LKPD yakin dengan
jaringan yang cukup luas ini, 20 koperasi dengan masing-masing 25 warung
berarti akan terdapat 500 warung. Bila tidak didukung teknologi informasi yang
canggih, ini akan sulit dilakukan.
Sebagai kompensasinya, pihak koperasi juga memiliki beberapa
seperti: membayar barang yang dipesan kepada Madani Mart, membayar angsuran dan
bunga atas pinjaman dana bergulir Rp 100 juta selama 10 tahun. Menarik atau
mengumpulkan pembayaran harian dari warung (angsuran dan bunga) dan
barang yang terjual selama 3 tahun sesuai perjanjian, kemudian memilih
warung yang benar-benar amanah dan jujur.
Jadi ending yang ingin diraih LKPD adalah berupa pemberian
kemudahan peminjaman modal kepada 25 warung yang akan mendapatkan bantuan,
masing-masing 4 juta rupiah. Sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas
omsetnya. Dengan bertambahnya omset diharapkan akan bertambah keuntungan
mereka. LKPD berharap daya beli mereka secara ekonomi juga semakin baik. Jika
itu bisa bergulir secara baik hingga waktu 6 bulan sampai 1 tahun, taraf hidup
mereka pastinya akan lebih baik dari sebelumnya. Karena problem yang terjadi
selama ini dikalangan pengusaha kecil khususnya adalah masalah pendanaan
dan pengawalan menejemen.
Sumber: prihandoko
REVIEW JURNAL
I.
ABSTRAK
Dalam Rapat Koordinasi Bidang
Ekonomi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla, Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi agar tak
mengancam APBN 2008-2009.
Dengan menaikkan harga bahan
bakar minyak yang mencapai maksimal 30 persen, pemerintah akan mendapatkan
penurunan subsidi BBM sebesar Rp 35 triliun. Seluruh dana tersebut akan
dialihkan untuk membantu 19,1 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Pemerintah
merasa yakin, kenaikan BBM tadi masih bisa ditanggung masyarakat. Kenaikan ini
pun disusul dengan program pemberian kompensasi kepada rakyat miskin.
kenaikan harga BBM telah
berimbas pada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Kenaikan tersebut dipicu oleh
kenaikan biaya produksi sehingga menyebabnyan harga-harga barang naik.
Sementara itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didistribusikan pada
Juli 2008 ini belum menjadi solusi jitu
II.
POINT POINT
1. Pemilihan koperasi sebagai
sarana perbaikan ekonomi rakyat karena koperasi merupakan badan hukum yang
solid dan teruji ketika krisis berlangsung, sehingga dengan alasan itu maka
program yang dibuat dapat dilakukan lebih efektif. Dalam pembentukkan koperasi
ini,
2. LKPD melakukan bentuk kerjasama
dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai mitra kerjanya. Untuk tahap
awal LKPD telah membentuk koperasi di berbagai kelurahan di Depok. Harapan
LKPD, nantinya koperasi ini mempunyai nasabah-nasabah atau jaringan berupa
toko-toko dan warung.
3. Departemen Koperasi
menggulirkan program nasional untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui
pemberdayaan ekonomi. Program yang diberi nama Perkasa (Perempuan Keluarga
Sehat dan Sejahtera) ini merupakan satu solusi pendanaan yang diusahakan
oleh LKPD, dan telah memfasilitasi sebanyak 20 koperasi. Saat ini LKPD dan
koperasi yang didampinginya masih dalam proses pembuatan proposal untuk
diajukan ke Departemen Koperasi.
4. Proses ini sudah berjalan sejak
dua bulan yang lalu dan untuk mendapatkan 25 warung serta menyiapkan
infrastruktur sekaligus legalitas koperasi ternyata tidak sederhana. LKPD
berharap dalam waktu tiga bulan, yakni Juli-September hal itu dapat terealisir.
III.
PENUTUP
Sebagai kompensasinya, pihak
koperasi juga memiliki beberapa seperti: membayar barang yang dipesan kepada
Madani Mart, membayar angsuran dan bunga atas pinjaman dana bergulir Rp 100
juta selama 10 tahun. Menarik atau mengumpulkan pembayaran harian dari warung
(angsuran dan bunga) dan barang yang terjual selama 3 tahun sesuai
perjanjian, kemudian memilih warung yang benar-benar amanah dan jujur.
Jadi ending yang ingin diraih
LKPD adalah berupa pemberian kemudahan peminjaman modal kepada 25 warung yang
akan mendapatkan bantuan, masing-masing 4 juta rupiah. Sehingga mereka mampu
meningkatkan kapasitas omsetnya. Dengan bertambahnya omset diharapkan akan
bertambah keuntungan mereka. LKPD berharap daya beli mereka secara ekonomi juga
semakin baik. Jika itu bisa bergulir secara baik hingga waktu 6 bulan sampai 1
tahun, taraf hidup mereka pastinya akan lebih baik dari sebelumnya. Karena
problem yang terjadi selama ini dikalangan pengusaha kecil khususnya
adalah masalah pendanaan dan pengawalan menejemen.
NAMA KELOMPOK :
MUHAMAD WILDAN A (24210615)
ADITIYA AMANDA (20210181)
MUHAMMAD RASYIID (24210779)
AGUNG MAULANA (20210294
Tidak ada komentar:
Posting Komentar